Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko …

Saat ini aktivitas perdagangan melalui media internet sedang marak terjadi. Ada dua segmen dalam jual beli online, yaitu business to business (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consumer (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Dalam jual beli online terdapat perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Di mana adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Keabsahan Kontrak Elektronik

Lahirnya jual beli elektronik dikarenakan adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Sayangnya, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum mengenai jual beli di Indonesia. Hal ini, karena belum terakomodirnya syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus. Namun, prinsip dasar syarat sahnya suatu kontrak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik, yaitu:

  1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya.

Pihak penjual menawarkan barangnya kepada pembeli dan pihak pembeli
menyetujui untuk membelinya. Penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli
dan pembeli mengisi format pengiriman tersebut, untuk dikirim kembali kepada
penjual. Apabila pihak
pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya ke pihak penjual
dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka dikatakan
telah terjadi kata sepakat.

  • Kecakapan
    untuk membuat perikatan.

Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah
dewasa dan sehat pikirannya, yaitu setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun
atau telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan.

Hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat
ditentukan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto, yang disertai dengan
spesifikasi produk tersebut.

Maksud dari suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam jual beli online harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli.

Baca juga ; Jual Beli via Telepon/ Media Elektronik/ Internet

Saat pembeli meng-“klik” SETUJU untuk membeli suatu barang atau jasa melalui website, berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, pada saat itu konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual. Untuk itu, “klik” merupakan bentuk tindakan kesepakatan dalam transaksi elektronik, yang biasanya didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli online (terms and condition). Persetujuan atas penawaran dari transaksi jual-beli juga telah diatur dalam Pasal 20 UU ITE. Setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual-beli, maka kedua pihak sudah terikat dan wajib mematuhi perjanjian tersebut.

Apabila telah
memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli online telah sah menurut hukum. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, karena
berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual
beli online. Apabila tidak
dipenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.
Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena
berhubungan langsung pada objek dalam jual beli online. Apabila
tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum, atau
dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.

Tanggung jawab para pihak di dalam jual beli online adalah pada saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan harga yang telah disepakati. Terdapat empat unsur penting dalam terselenggaranya perjanjian jual beli online, yakni: (a) Penawaran, (b) Penerimaan, (c) Pembayaran, (d) Pengiriman. Setelah semua proses sampai dengan penyerahan barang terjadi, maka perjanjian tersebut berakhir. Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Jual
Beli Online

Di Indonesia, UU khusus yang mengatur mengenai kegiatan transaksi
elektronik adalah UU ITE. Dua hal penting dalam UU ITE yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik
dan dokumen elektronik berdasarkan kerangka hukum perikatan dan hukum
pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.Kedua klasifikasi terhadap tindakan-tindakan
pelanggaran hukum yang terkait penyalahgunaan teknologi informasi beserta
sanksi pidananya.

Pada transaksi jual beli melalui internet, bila para pihak terkait melakukan hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian, menurut Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik. Beberapa unsur dari jual beli online, yaitu:

a. Ada kontrak dagang.

b. Kontrak itu dilaksanakan
dengan media elektronik.

c. Kehadiran fisik dari para
pihak tidak diperlukan.

d. Kontrak itu terjadi dalam
jaringan publik.

e. Sistemnya terbuka, yaitu
dengan internet atau World Wide Web (WWW).

f. Kontrak itu terlepas dari
batas, yuridiksi nasional.

Untuk itu, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU ITE tentang pengertian transaksi elektronik, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer atau handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

Sumber:

•   http://kanalhukum.id/liputan/jual-beli-online-sudah-tercantum-dalam-undang-undang-nomor-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/162

•   http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL-BELI_BERBASIS_E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA

•   http://www.academia.edu/26655014/Regulasi_Transaksi_Jual_Beli_Secara_Online

•   http://eprints.ums.ac.id/27087/11/02._Naskah_Publikasi.pdf

•   http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4229/1/Andi%20Tenri%20Ajeng%201.pdf

Paul Taka

Paul Taka